Sistem kepegawaian daerah selama ini identik dengan kolusi, korupsi dan nepotisme, dengan kata lain bahwa pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam penyelenggaraannya dianggap sebagai biang keladi permasalahan yang muncul terkait buruknya kinerja aparatur daerah. Hal ini dikarenakan kondisi pelayanan aparatur daerah dianggap kurang profesional. Penyebabnya karena penyelenggaraan kepegawaian daerah dimulai dari proses pengadaan yang tidak berbasis merit, sehingga mengakibatkan inkompetensi dalam berbagai level pemerintahan.
Sistem kepegawaian daerah sejak Orde Baru dan Orde Reformasi mengalami pergeseran. Mulai dari integrated national and local personnel system bergeser menuju pada pengelolaan separate personnel system to each local authority. Saat ini penyelenggaraan sistem kepegawaian daerah cenderung dikelola secara integrated national and local personnel system, namun masih memberikan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah. Penerapan sistem ini belum optimal untul mewujudkan tujuan sistem kepegawaian daerah yaitu aparatur yang profesional melalui manajemen kepegawaian yang berbasis merit. Sekarang realitas di lapangan ternyata ada pola baru dalam penyelenggaraan kepegawaian daerah yaitu weak integrated national and local personnel system.
Kajian dalam buku ini dapat memberikan manfaat secara keilmuan untuk perkembangan Ilmu Administrasi Publik dan khususnya untuk perkembangan Sistem Kepegawaian Daerah dan metode penelitian systems thinking. Karena itu, buku ini sangat layak menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, dan mahasiswa.
Comment