by

Strategi Intervensi Percepatan Pencapaian MDGs

Sinopsis

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bulan September 2000, sebanyak 189 negara anggota PBB yang sebagian besar diwakili oleh kepala pemerintahan sepakat untuk meratifikasi Resolusi PBB Nomor 55/2 tanggal 18 September 2000 tentang tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). MDGs diarahkan untuk menangani isu perdamaian, keamanan, pembangunan, hak asasi manusia, dan kebebasan dasar dalam satu kerangka kebijakan pembangunan yang bersifat holistik dan komprehensif guna mempercepat pencapaian pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan di seluruh dunia.

Buku ini hadir sebagai respon terhadap upaya merumuskan strategi intervensi yang perlu dilakukan untuk mendorong lahirnya kebijakan yang komprehensif guna mencapai target-target Millennium Development Goals (MDGs) yang terpadu lintas sektor dan berbasis pada sinergi multi aktor pelaku kebijakan, baik di lingkungan pemerintah daerah, swasta (pasar), maupun masyarakat sipil.  

Tentang Penulis

Dr. Akhmad Firmn, SE., MSP lahir pada tanggal 7 Juli 1958 di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Hasanuddin Ujung Pandang (1984). Gelar Magister Perencanaan Wilayah dan Kota (MSP) diperoleh dari Institut Teknologi (ITB) Bandung (1993). Pendidikan doktoral dalam ilmu Manajemen diraih di Universitas Barawijaya Malang (2014). Penulis banyak bekerja bersama baik konsultan lokal, nasional dan internasional dalam pembinaan UKM, perencanaan, tata kelola pemerintahan yang baik, perbaikan pelayanan publik khususnya pendidikan dan kesehatan.  Menjadi peserta dan pembicara pada berbagai kegiatan ilmiah berupa seminar, workshop dan pelatihan baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Mengambil bagian sebagai training spesialis dan community development bersama Mitra Lingkungan Duta Consult (MLD) bermitra dengan DHV Belanda dalam proyek Sulawesi Urban development (SULUD) yang dibiayai IBRD. Menjadikan mitra diskusi Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, dan Bank Indonesia.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed